Ruangwarta.id, Kendari — Garda Muda Anoa Sulawesi Tenggara (GMA Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Tenggara, Selasa (9/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan terhadap keterbukaan informasi dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kanwil Kemenag Sultra.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah paket pekerjaan yang tengah berproses maupun telah ditetapkan pemenangnya. GMA Sultra meminta kelompok kerja (Pokja) pengadaan dan pihak Kanwil Kemenag Sultra membuka dokumen-dokumen tender kepada publik guna memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Koordinator Lapangan GMA Sultra, Muhammad Ikbal Laribae, menegaskan bahwa setiap pengadaan yang menggunakan anggaran negara wajib dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan uang negara harus dapat diawasi oleh masyarakat. Karena itu, kami meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses tender, termasuk evaluasi dan penetapan pemenang, dibuka secara transparan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ikbal dalam orasinya.
GMA Sultra menilai keterbukaan dokumen tender penting dilakukan untuk memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama serta tidak terjadi pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan.
Selain mendesak pembukaan dokumen tender, massa aksi juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kanwil Kemenag Sultra apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun penyimpangan administrasi.
Menurut GMA Sultra, setiap proses pengadaan yang dibiayai melalui anggaran negara harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Aksi ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta seluruh proses dilakukan secara terbuka sehingga publik dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran negara,” tambahnya.
GMA Sultra berharap pihak Kanwil Kemenag Sultra maupun Pokja Pengadaan dapat memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai proses tender sejumlah paket pekerjaan yang menjadi perhatian publik.
Aksi berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa aksi kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak terkait.
GMA Sultra menegaskan akan terus mengawal isu transparansi pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran publik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sumber: Iqbal Laribae
Editor: Redaksi Ruangwarta.id
