Ruangwarta.id, Kendari — Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Regional (Kareg) Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Tenggara.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Menurut Indra, sejumlah laporan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan keracunan makanan serta kualitas makanan yang diduga tidak memenuhi standar menjadi alasan penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Kami mendesak Kejagung RI dan Kejati Sultra untuk memeriksa Kareg BGN Sulawesi Tenggara serta mengevaluasi peran dan kinerja Koordinator Wilayah BGN di tingkat kabupaten dan kota. Sejumlah informasi mengenai dugaan keracunan makanan dan kualitas makanan yang dipersoalkan masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujar Indra dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Ia menyebut sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bombana, Konawe, dan Konawe Selatan, menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam proses evaluasi tersebut.
Menurutnya, seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses produksi, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan, harus diperiksa secara transparan guna memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Indra menegaskan bahwa langkah pemeriksaan dan evaluasi tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan program yang dibiayai menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan penerima manfaat.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyangkut kesehatan dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, setiap dugaan permasalahan harus ditelusuri secara terbuka dan profesional, termasuk bagaimana peran Kareg maupun Korwil dalam melakukan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
PB HMI MPO juga menilai bahwa program berskala nasional seperti MBG harus diawasi secara ketat agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak tercoreng oleh persoalan tata kelola maupun lemahnya pengawasan.
Menurut Indra, keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
PB HMI MPO menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Tenggara dan mendorong aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap setiap dugaan penyimpangan maupun permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya kontrol dan pengawasan,” tutup Indra.
Sumber: Indra Dapa Saranani
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO
Editor: Redaksi Ruangwarta.id
