Ruangwarta.id, Jakarta — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi sekaligus melaporkan proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Daerah Irigasi Trimulya I, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 25 Juni 2026, tersebut akan dipusatkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI serta Gedung KPK RI di Jakarta.
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) melalui program Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV dengan nilai anggaran sekitar Rp63 miliar.
Menurut Indra, pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara.
“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Kami meminta agar seluruh pelaksanaan proyek tersebut diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Indra dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan bahwa PB HMI MPO menduga terdapat sejumlah ketidaksesuaian yang perlu diklarifikasi, mulai dari data kontrak, lokasi pekerjaan, hingga spesifikasi teknis proyek yang dikerjakan di lapangan.
Karena itu, organisasi tersebut berencana menyampaikan laporan resmi kepada KPK RI serta meminta Kementerian PUPR melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam aksi yang akan digelar, PB HMI MPO menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak KPK RI melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek irigasi Trimulya I, memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Selain itu, PB HMI MPO juga meminta Kementerian PUPR RI melakukan audit teknis terhadap mutu pekerjaan, volume pekerjaan, dan kesesuaian spesifikasi teknis dengan kontrak yang telah ditetapkan.
Tidak hanya itu, organisasi mahasiswa tersebut juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran proyek yang nilainya mencapai sekitar Rp63 miliar.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek yang menggunakan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan sesuai aturan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ada proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Indra.
PB HMI MPO menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan berlangsung secara damai dan konstitusional sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari PT Brantas Abipraya (Persero) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV terkait rencana pelaporan dan tuntutan yang disampaikan PB HMI MPO.
Ruangwarta.id akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Redaksi Ruangwarta.id
