Ruangwarta.id, Jakarta — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) melalui Komisi Politik dan Kebijakan Publik menyatakan akan melayangkan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada 15 Juni 2026.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan proyek Penanganan Longsoran Ruas Jalan Awonio–Lapuko dan Penanganan Drainase Ruas BTS Konawe Selatan–Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp7.841.064.000 dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah informasi dan indikasi yang menurut mereka perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Indra, penggunaan anggaran negara dalam setiap proyek infrastruktur harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami akan menyampaikan laporan resmi kepada KPK RI sekaligus menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial. Kami meminta KPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut guna memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, kontrak kerja, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Indra.
PB HMI MPO juga meminta KPK RI melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan proyek tersebut guna memastikan tidak terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Selain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, organisasi mahasiswa tersebut juga meminta agar pemeriksaan mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Indra menegaskan bahwa langkah yang ditempuh organisasinya bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap penggunaan uang rakyat dilakukan secara benar dan sesuai aturan. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau potensi kerugian negara, maka proses hukum harus ditegakkan secara profesional dan tanpa pandang bulu,” katanya.
Menurut PB HMI MPO, pengawasan terhadap proyek-proyek strategis yang menggunakan dana publik merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Aksi demonstrasi dan pelaporan ke KPK RI tersebut rencananya akan melibatkan sejumlah elemen masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu transparansi anggaran dan pengawasan proyek pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak BPJN Sulawesi Tenggara terkait rencana pelaporan yang akan dilakukan oleh PB HMI MPO.
PB HMI MPO menegaskan akan terus mengawal proses tersebut sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mendorong penguatan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Sumber: Indra Dapa Saranani
Editor: Redaksi Ruangwarta.id
