Ruangwarta.id, Kendari — Rencana pembangunan industri pengolahan Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, terus menuai respons dari berbagai kalangan. Kali ini, Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (DEM Sultra) menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi memperlemah semangat hilirisasi berbasis daerah penghasil.
Sekretaris Umum DEM Sultra, Abdul Rahman Fathur, menilai keputusan menempatkan fasilitas pengolahan di luar Sulawesi Tenggara mencerminkan ketimpangan dalam distribusi manfaat industri sumber daya alam.
“Hilirisasi seharusnya menghadirkan nilai tambah di daerah asal sumber daya, bukan justru memindahkan pusat manfaat ekonomi ke luar daerah penghasil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Menurut DEM Sultra, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi peluang masyarakat lokal dalam memperoleh manfaat langsung dari industri Aspal Buton, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Mereka menilai, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, negara seharusnya memastikan daerah penghasil memperoleh dampak ekonomi yang proporsional sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, DEM Sultra juga menyoroti argumentasi efisiensi dan kedekatan pasar yang disebut menjadi dasar pembangunan industri di Pulau Jawa. Menurut mereka, pendekatan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan nasional dan penguatan kawasan timur Indonesia.
“Buton memiliki posisi strategis dan sumber daya utama. Karena itu, wajar jika publik mempertanyakan mengapa pusat pengolahannya justru ditempatkan jauh dari wilayah penghasil,” kata Rahman.
DEM Sultra mendesak pemerintah pusat membuka secara transparan kajian teknis, ekonomi, dan logistik yang menjadi dasar penetapan Karawang sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengolahan Aspal Buton.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut agar proses hilirisasi dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Buton.
Dalam pernyataannya, DEM Sultra menegaskan akan terus mengawal isu tersebut bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya mendorong keadilan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada daerah.
“Isu ini bukan hanya tentang industri aspal, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan dan masa depan ekonomi daerah penghasil,” tegas Rahman.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi pemerintah terkait alasan detail pemilihan Karawang sebagai lokasi pembangunan industri pengolahan Aspal Buton dibandingkan wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah sumber bahan baku utama.
Redaksi Ruangwarta.id
