Ruangwarta.id, Kendari — Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan menyusul tidak adanya informasi terbuka terkait proses seleksi atlet menuju Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PB FORKI IV Tahun 2026. Sejumlah pemerhati olahraga karate menilai mekanisme penjaringan atlet berlangsung tertutup dan minim transparansi.
Sorotan tersebut salah satunya disampaikan oleh Haikal Lenohingide. Ia mempertanyakan proses penunjukan atlet yang dinilai tidak melalui tahapan seleksi daerah secara terbuka sebagaimana lazim diterapkan dalam sistem pembinaan olahraga prestasi.
Menurut Haikal, hingga saat ini tidak terdapat pengumuman resmi terkait pelaksanaan seleksi atlet di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kondisi itu dinilai memunculkan pertanyaan di kalangan atlet, pelatih, dan perguruan karate di Sulawesi Tenggara.
“Seharusnya ada mekanisme seleksi yang terbuka dan profesional agar seluruh atlet memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara objektif,” ujarnya.
Ia menilai proses pembinaan dan rekrutmen atlet semestinya melibatkan seluruh unsur perguruan serta pengurus cabang di daerah guna menjamin prinsip keadilan dan merit dalam penentuan atlet yang akan mewakili Sulawesi Tenggara pada ajang nasional.
Haikal juga menyinggung polemik serupa yang disebut pernah terjadi pada ajang PON Beladiri 2025. Saat itu, menurutnya, tidak terdapat informasi terbuka mengenai pelaksanaan seleksi daerah, namun sejumlah atlet tetap diberangkatkan mewakili Sulawesi Tenggara.
“Situasi seperti ini memunculkan persepsi negatif di kalangan atlet daerah karena prosesnya dianggap tidak transparan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki banyak atlet potensial di berbagai kabupaten dan kota yang dinilai mampu bersaing di level nasional. Namun, minimnya keterbukaan dalam sistem seleksi disebut dapat memengaruhi motivasi atlet muda yang selama ini aktif berlatih dan mengikuti pembinaan.
Menurutnya, FORKI Sultra perlu membangun sistem pembinaan yang lebih terbuka, terukur, dan berjenjang, termasuk menyampaikan secara jelas jadwal seleksi, kriteria penilaian, serta mekanisme penetapan atlet.
Ia menilai transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi sekaligus mencegah munculnya anggapan adanya dominasi kelompok tertentu dalam proses pembinaan olahraga karate di daerah.
Kondisi tersebut juga disebut menimbulkan keresahan di kalangan pelatih dan atlet karate yang berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan rekrutmen atlet di tubuh FORKI Sultra.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengurus Provinsi FORKI Sulawesi Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme seleksi atlet menuju Kejurnas PB FORKI IV Tahun 2026 maupun kritik yang disampaikan sejumlah pemerhati karate daerah.
Redaksi Ruangwarta.id
