KONAWE KEPULAUAN, ruangwarta.id – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, menjadi sorotan East Indonesia Malaka Project Institute (EIMPI).
EIMPI mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) memanggil dan memeriksa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana BOS sekolah tersebut untuk Tahun Anggaran 2023–2025.
Sorotan terutama diarahkan pada anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan alat multimedia pembelajaran, serta pembayaran honor.
Berdasarkan data yang dihimpun EIMPI, SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara menerima Dana BOS sebesar Rp187,46 juta pada 2023, Rp181,09 juta pada 2024, dan Rp160,16 juta pada 2025. Total dana yang tercatat selama tiga tahun mencapai Rp528,71 juta.
Dari total tersebut, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana tercatat sebesar Rp43,22 juta pada 2023, Rp36,73 juta pada 2024, dan Rp28,47 juta pada 2025. Total alokasi pemeliharaan selama tiga tahun mencapai sekitar Rp108,43 juta.
EIMPI mempertanyakan realisasi anggaran tersebut setelah memperoleh informasi dan dokumentasi mengenai kondisi sejumlah fasilitas sekolah yang disebut masih mengalami kerusakan.
Namun, EIMPI menekankan kondisi tersebut belum dapat menjadi bukti adanya penyimpangan. Karena itu, organisasi tersebut meminta aparat berwenang melakukan pemeriksaan untuk mencocokkan laporan penggunaan anggaran dengan kondisi fisik di lapangan.
“Kami mendesak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa Kepala SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana BOS,” tegas EIMPI.
Pengadaan Multimedia dan Pembayaran Honor Ikut Disorot
Selain pemeliharaan fasilitas, EIMPI menyoroti anggaran penyediaan alat multimedia pembelajaran.
Data yang dihimpun mencatat alokasi sebesar Rp33,34 juta pada 2023, Rp66,62 juta pada 2024, dan Rp74,38 juta pada 2025. Total anggaran untuk komponen tersebut mencapai sekitar Rp174,34 juta.
EIMPI meminta pengadaan tersebut diverifikasi dengan mencocokkan dokumen perencanaan dan pengadaan dengan kondisi fisik barang, spesifikasi, jumlah, harga, bukti pembayaran, serta pemanfaatannya dalam proses pembelajaran.
Pembayaran honor juga diminta menjadi bagian dari pemeriksaan. Nilainya tercatat mencapai Rp152,33 juta pada 2023, Rp114,67 juta pada 2024, dan Rp62,15 juta pada 2025, atau sekitar Rp329,15 juta selama tiga tahun.
Menurut EIMPI, pemeriksaan perlu mencakup daftar penerima, dasar pembayaran, nominal yang diterima, serta kesesuaiannya dengan ketentuan penggunaan Dana BOS.
Minta Kejati dan BPK Turun Tangan
EIMPI juga meminta BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan atau audit sesuai kewenangannya.
Dokumen yang dinilai perlu ditelusuri antara lain RKAS, laporan realisasi Dana BOS, kuitansi, faktur, bukti transfer, dokumen pengadaan, daftar penerima honor, serta bukti fisik barang dan pekerjaan pemeliharaan.
EIMPI menegaskan, sorotan tersebut merupakan permintaan pemeriksaan dan bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau kerugian negara.
“Jangan hanya memeriksa laporan administrasi, tetapi cocokkan dengan kondisi fisik sekolah di lapangan, khususnya pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dianggarkan,” ujarnya.
EIMPI menyatakan hasil pemeriksaan dan audit harus menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya penyimpangan. Jika kemudian ditemukan bukti pelanggaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab diminta diproses sesuai hukum.
EIMPI juga menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
“Dana pendidikan harus benar-benar kembali kepada kepentingan pendidikan dan peserta didik,” tegasnya. (RW/RD).
