KENDARI, ruangwarta.id – Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera mengambil langkah konkret menyelesaikan konflik pemalangan jalur hauling yang berdampak terhadap operasional PT Toshida Indonesia di Kabupaten Kolaka.
Permintaan tersebut disampaikan KSBSI Sultra saat menemui Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi pekerja yang terdampak terhentinya aktivitas hauling perusahaan.
Ketua Korwil KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, mengatakan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan para pekerja.
“Yang menjadi perhatian utama kami adalah nasib pekerja. Jangan sampai konflik pemalangan hauling ini berlangsung berkepanjangan dan pada akhirnya pekerja yang menjadi korban,” tegas Iswanto.
Menurutnya, jalur hauling memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi perusahaan. Apabila akses tersebut terhenti, kegiatan operasional perusahaan ikut terganggu dan berpotensi memengaruhi keberlangsungan hubungan kerja para pekerja.
Karena itu, KSBSI meminta Pemprov Sultra tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ketenagakerjaan yang ditimbulkan.
“Kami meminta Pemprov Sultra hadir sebagai pemerintah. Jangan sampai persoalan pemalangan ini terus berlangsung sementara ratusan pekerja berada dalam ketidakpastian. Pemerintah harus mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak,” ujar Iswanto.
Wagub Janji Fasilitasi Mediasi
Dalam pertemuan tersebut, KSBSI meminta Wakil Gubernur Sultra mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak perusahaan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan pemalangan.
Iswanto mengatakan, Wakil Gubernur Sultra merespons aspirasi tersebut dan berkomitmen mendorong penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
Menurut Iswanto, Pemprov Sultra akan memanggil dan memediasi pihak-pihak terkait guna mencari solusi agar aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan secara kondusif.
KSBSI berharap proses mediasi nantinya mengedepankan hukum, dialog, serta kepentingan masyarakat dan pekerja.
“Kalau ada persoalan hukum atau sengketa, silakan diselesaikan melalui mekanisme hukum. Jangan sampai akses pekerjaan masyarakat dan pekerja justru menjadi korban dari konflik yang belum selesai,” katanya.
Iswanto menegaskan, pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak berkepanjangan akibat konflik tersebut. Jika penghentian operasional berlangsung dalam waktu lama, menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.
“Pekerja punya keluarga yang harus dinafkahi. Mereka tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” tegasnya.
KSBSI Sultra mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Pemprov Sultra. Namun, organisasi buruh tersebut berharap pertemuan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, melainkan dilanjutkan dengan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Wakil Gubernur. Namun, yang kami harapkan bukan hanya pertemuan, tetapi ada langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai konflik berlarut-larut dan pekerja menjadi korban,” pungkas Iswanto.
KSBSI Sultra menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap keberlangsungan pekerjaan dan hak-hak pekerja PT Toshida Indonesia. (RW/RD).
