Ruangwarta.id, Jakarta — Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, menyatakan penolakan terhadap penunjukan warga negara asing, Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Penolakan tersebut disampaikan Indra Dapa Saranani melalui pernyataan resminya yang menyoroti pentingnya kedaulatan nasional dalam pengelolaan sektor strategis sumber daya alam Indonesia.
Menurutnya, penunjukan warga negara asing untuk memimpin perusahaan strategis yang bergerak di sektor sumber daya alam memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan pengelolaan kekayaan alam nasional, khususnya di bidang pertambangan dan industri berbasis mineral.
Ia menilai sektor strategis seperti batu bara, nikel, ferro alloy, dan kelapa sawit merupakan bagian penting dari kedaulatan ekonomi nasional yang seharusnya dikelola di bawah kendali sumber daya manusia dalam negeri.
“Indonesia memiliki banyak tenaga profesional dan sumber daya manusia yang kompeten untuk memimpin perusahaan strategis nasional tanpa harus bergantung pada tenaga asing,” ujar Indra Dapa Saranani.
Selain menjabat sebagai Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra juga mengaku memiliki latar belakang akademik di bidang teknik pertambangan atau mining engineering.
Dalam keterangannya, ia turut menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum mempertimbangkan secara serius dampak sosial di wilayah pertambangan dan kawasan lingkar industri.
Menurutnya, masyarakat di daerah tambang hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, ketimpangan ekonomi, hingga minimnya kesejahteraan masyarakat lokal.
Karena itu, ia menilai publik wajar mempertanyakan arah kebijakan negara apabila perusahaan strategis pengelola sumber daya alam justru dipimpin oleh warga negara asing.
“Sumber daya alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk memperkuat dominasi asing atas tanah dan kekayaan negeri ini,” tegasnya.
PB HMI MPO juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penunjukan warga negara asing pada perusahaan strategis yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam nasional.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah agar lebih mengutamakan tenaga profesional nasional dalam pengelolaan sektor strategis pertambangan dan energi.
PB HMI MPO juga meminta agar kebijakan investasi dan pengelolaan sumber daya alam mengedepankan prinsip kedaulatan ekonomi nasional, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang.
Dalam pernyataannya, Indra menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan kepada individu tertentu ataupun negara tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Pernyataan tersebut kini memunculkan perhatian publik di tengah meningkatnya diskursus mengenai investasi asing, hilirisasi industri, dan pengelolaan sumber daya alam nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Redaksi Ruangwarta.id
