Ruangwarta.id, Kendari — Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki Sulawesi Tenggara (Tamalaki Sultra) menggelar Konsolidasi Akbar sebagai bentuk respons terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai berpotensi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan yang diikuti mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wadah penyatuan sikap terhadap dua isu yang tengah menjadi perhatian publik, yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.
Dalam forum konsolidasi tersebut, peserta menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta memperberat beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Selain isu ekonomi, Tamalaki Sultra juga menyoroti substansi RUU Polri yang belakangan menjadi perdebatan di ruang publik. Organisasi tersebut menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan regulasi tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem pemerintahan maupun tata kelola kelembagaan negara.
Ketua Tamalaki Sultra, Wahyudin, mengatakan konsolidasi akbar tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mengawal kebijakan negara yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
“Kami memandang penting adanya ruang konsolidasi bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta aspirasi terkait berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik. Kenaikan BBM dan pengesahan RUU Polri merupakan isu yang perlu dikawal bersama karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Wahyudin, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Sementara itu, Wakil Ketua Tamalaki Sultra, Habrin Baso, menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada mahasiswa dan pemuda sebagai elemen masyarakat sipil.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat.
“Konsolidasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Kami berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel,” kata Habrin.
Melalui Konsolidasi Akbar tersebut, Tamalaki Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu kerakyatan melalui jalur konstitusional serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengawasan kebijakan pemerintah.
Organisasi tersebut juga menyatakan akan terus membangun ruang-ruang diskusi dan konsolidasi guna memastikan suara masyarakat tetap tersalurkan dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.
Redaksi Ruangwarta.id
