Ruangwarta.id, Kendari — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pelandia Bersatu (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Rabu (6/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar proses persidangan sengketa lahan di Desa Pelandia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, berjalan secara objektif dan independen.
Massa aksi bergerak dari wilayah Ranomeeto menuju Kantor PTUN Kendari dengan membawa sejumlah tuntutan terkait perkara sengketa tanah yang saat ini tengah bergulir di pengadilan.
Dalam orasinya, massa menyoroti adanya dugaan upaya memengaruhi proses persidangan. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan ajakan terhadap salah seorang warga untuk menjadi saksi dalam perkara yang sedang berlangsung.
Koordinator lapangan aksi, Herdiawan, meminta majelis hakim tetap menjaga independensi serta memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan berpihak pada keadilan masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi di depan kantor PTUN Kendari.
AMPB menyatakan masyarakat Desa Pelandia telah lama menguasai dan mengelola lahan yang disengketakan secara turun-temurun. Karena itu, mereka meminta seluruh pihak menghormati proses hukum tanpa adanya tekanan maupun intervensi dalam bentuk apa pun.
Di sisi lain, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam orasi massa terkait dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif. Perwakilan PTUN Kendari juga menerima massa aksi untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Kasus sengketa lahan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat setempat karena menyangkut hak penguasaan tanah yang diklaim telah diwariskan secara turun-temurun oleh warga Desa Pelandia.
Redaksi Ruangwarta.id
