KENDARI, ruangwarta.id — Antrean kendaraan kembali mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut menjadi sorotan mahasiswa karena dinilai mulai mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat disebut harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Presiden Mahasiswa Universitas Halu Oleo (Presma UHO) meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum (APH) tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kondisi yang biasa.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi berulang perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya, termasuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM di Kota Kendari berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau antrean panjang terjadi sekali mungkin bisa dipahami. Tetapi kalau terus berulang dan masyarakat setiap hari harus menunggu berjam-jam, tentu ada persoalan yang perlu dijelaskan. Pemerintah dan pihak terkait harus terbuka kepada masyarakat,” kata Presma UHO.
Ia menilai antrean panjang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada kendaraan.
Mahasiswa, pekerja, pedagang, pengemudi angkutan maupun transportasi daring, serta pelaku usaha mikro dan kecil disebut harus menanggung tambahan waktu dan biaya operasional akibat kondisi tersebut.
“Yang merasakan dampaknya bukan hanya pemilik kendaraan. Ada mahasiswa, pekerja, pedagang, sopir angkutan dan pelaku UMKM. Mereka membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas setiap hari. Ketika aksesnya terganggu, otomatis aktivitas mereka ikut terganggu,” ujarnya.
Minta Distribusi BBM Diperiksa
Presma UHO mendesak APH turun melakukan penelusuran terhadap persoalan antrean BBM tersebut.
Ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan di tingkat SPBU, tetapi juga mencakup rantai pasok dan distribusi BBM hingga sampai kepada konsumen.
“APH harus turun melihat persoalan ini. Jangan berhenti pada antrean di SPBU. Cari tahu apa penyebabnya. Apakah pasokan berkurang, ada persoalan distribusi, atau ada hal lain yang perlu diperiksa. Semua harus terang,” tegasnya.
Menurutnya, penelusuran tersebut penting untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh akses secara adil.
Ia juga meminta pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan distribusi BBM memberikan informasi terbuka mengenai kondisi pasokan di Kota Kendari.
“Jangan biarkan masyarakat menerka-nerka sendiri. Kalau memang ada kendala pasokan, sampaikan. Kalau distribusinya yang bermasalah, segera diperbaiki. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas,” katanya.
Antrean Panjang Jangan Dinormalisasi
Presma UHO menilai antrean BBM yang berlangsung berulang tidak seharusnya dianggap sebagai kondisi normal.
Menurutnya, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya dapat semakin luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
“Jangan sampai antrean seperti ini kemudian dianggap normal. Masyarakat tidak seharusnya menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
Presma UHO menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan menyuarakan keresahan masyarakat apabila kondisi antrean BBM tidak segera mendapatkan penyelesaian.
“Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata. APH juga harus memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi. Kalau ditemukan pelanggaran, silakan diproses sesuai aturan. Yang paling penting, masyarakat jangan terus dirugikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari pihak berwenang terkait penyebab antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kendari.
ruangwarta.id membuka ruang klarifikasi bagi pemerintah, pihak pengelola SPBU, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Kota Kendari.
Laporan: Ildam Syahputra
Editor: Redaksi Ruangwarta.id
