Konawe — Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Penggerak Ekonomi Anggalomoare (AMPERA Konawe), Beni Samba, menyampaikan pernyataan sikap terkait beredarnya selebaran digital yang berisi desakan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir di Desa Puusangi, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.
Menurut Beni Samba, persoalan aktivitas penambangan pasir di wilayah tersebut perlu dilihat secara objektif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Sebagai warga yang bermukim di Desa Tabanggele yang berbatasan langsung dengan Desa Puusangi, dirinya menilai bahwa para pelaku usaha lokal pada dasarnya tidak memiliki keinginan untuk melanggar hukum maupun mengabaikan ketentuan perizinan yang berlaku.
Menurutnya, sejumlah pelaku usaha telah berupaya mengurus legalitas usaha melalui berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pemerintah provinsi. Namun hingga kini, proses perizinan yang diharapkan belum dapat terealisasi.
“Kami menilai para pelaku usaha lokal bukan tidak ingin taat aturan. Mereka telah berupaya mengurus perizinan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun dalam praktiknya, proses tersebut dinilai masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” ujar Beni Samba.
AMPERA Konawe menilai aktivitas penambangan pasir di wilayah Anggalomoare bukan semata-mata menyangkut kepentingan pelaku usaha, melainkan telah menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di sejumlah desa.
Berdasarkan data dan pengamatan masyarakat setempat, aktivitas ekonomi yang bergantung pada sektor tersebut melibatkan warga dari Desa Puusangi, Tabanggele, dan Andobeu. Tidak hanya pekerja tambang, tetapi juga sopir truk, tenaga pemuat material, hingga pelaku usaha kecil yang memperoleh penghasilan dari aktivitas ekonomi di sekitar lokasi.
Menurut Beni, penghentian aktivitas secara total tanpa disertai solusi alternatif berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari sektor tersebut.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek penegakan aturan semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika aktivitas dihentikan, maka perlu ada solusi dan kepastian bagi warga yang selama ini menggantungkan mata pencaharian mereka dari sektor tersebut,” katanya.
AMPERA Konawe juga mengingatkan bahwa persoalan legalitas tambang pasir di wilayah Kabupaten Konawe bukan isu baru. Menurutnya, masyarakat bersama para pelaku usaha telah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar membuka ruang penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut juga menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Masyarakat Pengawal Pembangunan Rakyat (GEMPAR) di Kantor Bupati Konawe pada 17 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Pemerintah Kabupaten Konawe dan instansi terkait untuk mempercepat serta mempermudah akses perizinan bagi usaha pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
AMPERA Konawe berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang berimbang antara penegakan regulasi, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, sehingga persoalan tambang pasir di Kecamatan Anggalomoare dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Masyarakat membutuhkan kepastian hukum sekaligus kepastian ekonomi. Karena itu kami berharap pemerintah hadir memberikan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut,” tutup Beni Samba.
Sumber: Beny Samba
Editor: Redaksi Ruangwarta.id
