KENDARI, ruangwarta.id — Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sultra.
Organisasi buruh tersebut menilai gangguan pelayanan kelistrikan tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak langsung terhadap pendapatan pekerja bukan penerima upah (BPU).
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, mengatakan pekerja BPU merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi pemadaman listrik.
Menurutnya, berbeda dengan pekerja penerima upah yang umumnya memiliki pendapatan tetap, pekerja BPU memperoleh penghasilan berdasarkan aktivitas dan kesempatan kerja yang tersedia setiap harinya.
Kelompok tersebut mencakup pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, pekerja jasa, pengemudi transportasi daring, tukang, hingga pekerja mandiri lainnya.
“Bagi pekerja BPU, listrik padam bukan sekadar persoalan lampu mati. Ketika aktivitas usaha dan pekerjaan terhenti, penghasilan mereka juga ikut terhenti. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup keluarga,” ujar Iswanto.
Minta Pemerintah Tak Abaikan Dampak Ekonomi
Iswanto meminta Pemerintah Provinsi Sultra tidak melihat persoalan pemadaman listrik hanya sebagai persoalan teknis.
Menurut dia, dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia menilai masyarakat membutuhkan informasi yang jelas terkait penyebab pemadaman, wilayah terdampak, jadwal pemadaman serta perkiraan waktu listrik kembali normal.
“Jangan rakyat kecil yang terus menjadi korban. Mereka sudah berjuang setiap hari untuk mencari penghasilan. Ketika listrik padam berjam-jam, kesempatan mereka untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan ikut hilang,” tegasnya.
KSBSI juga mendorong Pemprov Sultra berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terhadap gangguan kelistrikan yang terjadi.
Listrik Stabil Jadi Penopang Ekonomi
Iswanto menegaskan pekerja BPU merupakan bagian penting dalam aktivitas perekonomian daerah. Meskipun tidak memiliki hubungan kerja dengan sistem pengupahan tetap, kelompok tersebut tetap berkontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta memperhatikan potensi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat akibat pemadaman berulang.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap sistem pelayanan kelistrikan sekaligus peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat ketika terjadi gangguan.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat diminta memahami kondisi kelistrikan, tetapi pada saat yang sama tidak ada kepastian kapan pelayanan kembali normal,” katanya.
KSBSI Sultra berharap pemerintah bersama penyedia layanan kelistrikan segera melakukan langkah perbaikan agar pemadaman bergilir tidak terus membebani masyarakat.
Bagi pekerja BPU, listrik yang stabil bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan salah satu penopang aktivitas kerja dan sumber penghasilan.
Karena itu, KSBSI menilai penanganan gangguan kelistrikan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang penghasilannya sangat bergantung pada aktivitas ekonomi harian. (RW/RD).
