Ruangwarta.id, KENDARI – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan kontraktor pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen pekerja.
Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, menyusul dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) pemerintah yang dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor utama yang ditunjuk Kementerian PU.
Menurut Iswanto, proyek yang dibiayai melalui anggaran negara semestinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah, salah satunya melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Jangan sampai proyek besar yang dibangun di Sulawesi Tenggara justru lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat lokal yang memiliki kompetensi masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Kami meminta agar buruh lokal menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen,” ujar Iswanto.
Selain menyoroti aspek penyerapan tenaga kerja, Iswanto yang juga merupakan tokoh pemuda Kecamatan Puuwatu turut menyinggung dugaan insiden pengeroyokan terhadap seorang warga lokal yang diduga melibatkan sejumlah pekerja proyek dari luar daerah.
Sebagai warga dan tokoh pemuda di Kecamatan Puuwatu, ia mengecam dugaan tindakan kekerasan tersebut dan berharap persoalan itu dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak mengganggu situasi keamanan di sekitar lokasi proyek.
KSBSI juga meminta PT Brantas Abipraya (Persero) menerapkan proses rekrutmen tenaga kerja secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan tetap mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi.
Di samping itu, organisasi buruh tersebut mengingatkan seluruh perusahaan yang terlibat dalam proyek agar memenuhi hak-hak normatif pekerja, termasuk pembayaran upah sesuai ketentuan, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta kepastian hubungan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang direkrut.
Menurut Iswanto, keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian PU, dan PT Brantas Abipraya dapat bersinergi memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek ini. Keberhasilan pembangunan bukan hanya berdirinya bangunan, tetapi juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja yang lebih luas,” katanya.
KSBSI Sultra menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan proyek tersebut agar berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.
Sumber: Iswanto Sugiarto
Redaksi Ruangwarta.id
