Ruangwarta.id, Kendari — Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Kendari mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera merealisasikan komitmen pembatasan potongan aplikasi transportasi online menjadi maksimal 8 persen bagi para pengemudi ojek online (ojol).
Desakan tersebut disampaikan Ketua KSBSI Kota Kendari, Iswanto Sugiarto, yang menilai kebijakan tersebut sangat dinantikan oleh para pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Menurutnya, besarnya potongan yang diterapkan perusahaan aplikasi selama ini menjadi salah satu keluhan utama para pengemudi karena berdampak langsung terhadap pendapatan yang mereka terima.
“Pengemudi ojol merupakan bagian dari pekerja yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, kami meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 8 persen agar kesejahteraan para pengemudi dapat meningkat,” ujar Iswanto, Senin (23/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa komitmen tersebut pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, menurutnya, belum terlihat langkah konkret yang mengarah pada implementasi kebijakan tersebut.
“Hampir dua bulan berlalu sejak pernyataan Presiden mengenai rencana penurunan potongan aplikasi dari 20 persen menjadi 8 persen. Para pengemudi masih menunggu realisasi kebijakan tersebut karena menyangkut langsung penghasilan mereka,” katanya.
Iswanto menilai kondisi para pengemudi ojol saat ini tidaklah mudah. Selain menghadapi tingginya potongan aplikasi, mereka juga harus berhadapan dengan meningkatnya biaya operasional, mulai dari bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga persaingan yang semakin ketat di sektor transportasi online.
Menurutnya, apabila kebijakan pembatasan potongan aplikasi benar-benar diterapkan, maka akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pengemudi untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Selain itu, KSBSI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pengemudi ojol, termasuk akses terhadap jaminan ketenagakerjaan, perlindungan kecelakaan kerja, jaminan sosial, serta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi.
“Perhatian pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada persoalan potongan aplikasi. Perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi para pengemudi juga harus menjadi prioritas agar tercipta hubungan yang lebih adil antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi,” tegasnya.
KSBSI Kendari menegaskan akan terus mengawal aspirasi para pengemudi transportasi online dan mendorong pemerintah agar segera menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja sektor digital.
Menurut organisasi buruh tersebut, pengemudi ojol merupakan bagian dari pekerja yang turut menopang roda perekonomian nasional sehingga berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian penghasilan yang layak.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai janji yang telah disampaikan hanya menjadi harapan tanpa kepastian bagi jutaan pengemudi ojol di Indonesia,” tutup Iswanto Sugiarto.
Redaksi Ruangwarta.id
