Ruangwarta.id, Konawe — Kawasan industri Morosi di Kabupaten Konawe terus berkembang menjadi salah satu pusat industri terbesar di Sulawesi Tenggara. Aktivitas industri berlangsung tanpa henti, deretan cerobong pabrik menjulang di kawasan tersebut, sementara arus kendaraan operasional dan logistik terus bergerak siang dan malam.
Di balik pesatnya pertumbuhan industri dan meningkatnya perputaran ekonomi di kawasan tersebut, muncul keresahan dari masyarakat lokal yang merasa belum mendapatkan ruang yang adil dalam pembangunan industri di wilayah mereka sendiri.
Sorotan itu datang dari Andisa, Founder Forum Pemuda Kecamatan Morosi, yang menilai ekspansi industri di kawasan Morosi hingga saat ini belum berjalan seimbang dengan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya pemuda desa lingkar industri.
Menurut Andisa, salah satu persoalan utama yang kini dirasakan masyarakat adalah terbatasnya akses tenaga kerja lokal untuk masuk dan terlibat dalam aktivitas industri, meskipun sumber daya manusia lokal dinilai telah memiliki kemampuan dan kesiapan bersaing.
“Hari ini bukan lagi soal masyarakat lokal tidak siap bekerja. Banyak pemuda Morosi yang sudah memiliki kemampuan, pengalaman, dan kesiapan untuk terlibat di dunia industri. Tetapi ruang mereka sangat terbatas karena ada sistem dan permainan oknum tertentu yang justru menutup akses masyarakat lokal,” ujar Andisa.
Ia menilai dinamika sosial yang berkembang di kawasan industri Morosi mulai memperlihatkan adanya krisis keadilan sosial di tengah masyarakat lingkar industri. Menurutnya, masyarakat lokal yang seharusnya menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi justru masih kesulitan mendapatkan ruang kerja yang layak di wilayah mereka sendiri.
Andisa menegaskan bahwa masyarakat Morosi pada dasarnya tidak menolak investasi maupun pembangunan industri. Namun ia menilai keberadaan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami tidak menolak investasi dan pembangunan industri. Tetapi masyarakat lokal juga harus menjadi bagian utama dari pertumbuhan itu, bukan justru tersingkir di tanahnya sendiri,” katanya.
Selain persoalan akses tenaga kerja, Forum Pemuda Kecamatan Morosi juga menyoroti pola perekrutan karyawan yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di tengah masyarakat.
Keberadaan perusahaan outsourcing disebut menjadi salah satu faktor yang memicu keresahan sosial karena dianggap menciptakan sistem perekrutan yang tidak transparan dan sulit diakses secara adil oleh masyarakat lokal.
Menurut Andisa, banyak warga merasa kesempatan kerja lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dan jaringan tertentu dibanding kompetensi tenaga kerja lokal yang tersedia.
“Banyak masyarakat merasa kesempatan kerja tidak berjalan secara terbuka. Muncul dugaan adanya kepentingan kelompok tertentu yang lebih mengutamakan jaringan dan kedekatan dibanding kemampuan masyarakat lokal sendiri,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, secara perlahan memunculkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem ketenagakerjaan di kawasan industri Morosi.
Ia mengingatkan bahwa apabila akses masyarakat lokal terus dibatasi, maka ketimpangan sosial di wilayah lingkar industri berpotensi semakin besar dan dapat memicu konflik sosial di kemudian hari.
“Kawasan industri ini berdiri di tanah Morosi, tetapi jangan sampai masyarakat Morosi hanya menjadi penonton. Kalau SDM lokal terus dibatasi aksesnya, maka ketimpangan sosial akan semakin besar,” tegasnya.
Selain isu ketenagakerjaan, Andisa juga menyoroti minimnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang dirasakan secara langsung oleh warga desa lingkar industri.
Menurutnya, hingga kini masih banyak potensi pemuda lokal, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar yang belum memperoleh ruang berkembang dalam ekosistem industri yang terus tumbuh di kawasan Morosi.
Forum Pemuda Kecamatan Morosi pun menegaskan akan terus mengawal isu pemberdayaan masyarakat lokal agar tidak tenggelam di tengah besarnya kepentingan industri dan investasi.
Andisa berharap pemerintah daerah, perusahaan, serta seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap sistem perekrutan tenaga kerja dan pola kemitraan outsourcing yang berkembang di kawasan industri Morosi.
Ia menilai keterbukaan dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkepanjangan di kawasan industri.
Bahkan, Andisa menegaskan bahwa apabila keresahan masyarakat lokal terus diabaikan, Forum Pemuda Kecamatan Morosi bersama masyarakat desa lingkar industri tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah lebih tegas melalui aksi besar-besaran.
“Kami ingin industri dan masyarakat tumbuh bersama. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menerima dampak lingkungan dan sosial, sementara manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati pihak luar,” tutupnya.
Wartawan: Beny Samba
