Oleh: Iswanto Sugiarto
Ketua KSBSI Kota Kendari
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Setiap kali harga BBM naik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi, tetapi juga merambat ke hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun di antara berbagai kelompok sosial yang terdampak, kaum buruh merupakan salah satu yang paling merasakan tekanan tersebut.
Bagi buruh, kenaikan BBM bukan sekadar bertambahnya biaya membeli bahan bakar kendaraan. Dampaknya jauh lebih luas. Harga kebutuhan pokok cenderung ikut naik akibat meningkatnya biaya distribusi. Ongkos transportasi bertambah, biaya sewa rumah berpotensi meningkat, hingga kebutuhan pendidikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya ikut terdorong naik karena efek inflasi.
Di sisi lain, upah buruh tidak serta-merta mengalami penyesuaian setiap kali terjadi kenaikan biaya hidup. Inilah persoalan utamanya. Ketika harga-harga naik, sementara pendapatan tetap, maka daya beli pekerja akan terus menurun. Penghasilan yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga perlahan menjadi tidak memadai.
Di Kota Kendari maupun daerah lainnya, mayoritas buruh menggunakan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi menuju tempat kerja. Kenaikan BBM secara langsung menambah pengeluaran harian mereka. Belum lagi kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang harus ditanggung setiap hari. Akibatnya, ruang ekonomi keluarga buruh semakin sempit.
Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja, KSBSI Kota Kendari memandang bahwa setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban hidup masyarakat harus dibarengi dengan langkah perlindungan yang nyata. Pemerintah tidak boleh membiarkan buruh menjadi kelompok yang paling banyak menanggung konsekuensi dari kebijakan ekonomi nasional.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan harga BBM tidak dijadikan alasan oleh perusahaan untuk menahan penyesuaian upah, mengurangi kesejahteraan pekerja, atau bahkan melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Stabilitas hubungan industrial harus tetap dijaga agar pekerja tidak menjadi korban dari tekanan ekonomi yang terjadi.
Selain itu, pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok harus diperkuat. Kenaikan BBM sering kali diikuti lonjakan harga barang yang tidak terkendali. Jika kondisi ini dibiarkan, maka masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh, akan semakin terpuruk. Program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat juga harus tepat sasaran sehingga benar-benar dapat membantu kelompok yang membutuhkan.
Pada prinsipnya, kami memahami bahwa kebijakan energi tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi global maupun kondisi fiskal negara. Namun setiap kebijakan pemerintah harus tetap menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pertimbangan utama. Pembangunan ekonomi yang baik bukan hanya diukur dari stabilitas anggaran negara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: ketika BBM naik, apakah upah buruh juga naik? Jika jawabannya tidak, maka jelas buruh menjadi kelompok yang paling terdampak. Karena itu, pemerintah, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama mencari solusi yang adil agar kesejahteraan pekerja tetap terlindungi di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
Buruh bukan sekadar roda penggerak ekonomi. Buruh adalah warga negara yang memiliki hak untuk hidup layak, memperoleh penghasilan yang adil, dan menikmati hasil pembangunan secara setara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan ekonomi harus memastikan bahwa kesejahteraan buruh tetap menjadi bagian dari prioritas utama negara.
Redaksi Ruangwarta.id
