Ruangwarta.id, Wakatobi — Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Wakatobi kembali menuai sorotan dari kalangan insan karate di daerah. Proses muscab tersebut dinilai penuh kejanggalan dan memicu polemik internal, terutama terkait dugaan keterlibatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Wakatobi dalam dinamika organisasi FORKI.
Sejumlah pengurus perguruan karate menilai KONI Wakatobi seharusnya menjaga posisi netral sebagai lembaga pembina olahraga daerah dan tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal organisasi cabang olahraga. Keterlibatan KONI dalam proses muscab dinilai berpotensi memperkeruh situasi dan memunculkan konflik di tubuh FORKI Wakatobi.
Ketua PORBIKAWA Wakatobi, La Ode Karim, mengatakan pelaksanaan muscab seharusnya berjalan sesuai mekanisme organisasi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FORKI tanpa adanya campur tangan pihak luar.
Menurutnya, setiap organisasi memiliki aturan internal yang harus dihormati bersama demi menjaga independensi dan marwah organisasi.
“KONI seharusnya netral dan tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal FORKI. Organisasi punya aturan sendiri yang harus dihormati bersama,” tegas La Ode Karim kepada Ruangwarta.id.
Ia menilai polemik yang muncul dalam pelaksanaan Muscab FORKI Wakatobi tidak lepas dari adanya dugaan intervensi terhadap proses organisasi yang seharusnya dijalankan secara mandiri dan profesional oleh unsur FORKI sendiri.
Kritik serupa juga disampaikan Sekretaris INKAI Wakatobi, Sirajudin Muhammad. Ia menyoroti dugaan adanya rekomendasi tertentu yang disebut digunakan untuk memuluskan pelaksanaan muscab meskipun dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan AD/ART FORKI.
Menurut Sirajudin, mekanisme musyawarah organisasi harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan seluruh perguruan karate yang berada di bawah naungan FORKI Wakatobi.
“Kalau musyawarah dipaksakan tanpa mengikuti AD/ART, maka itu berpotensi mencederai marwah organisasi. Aturan muscab sudah jelas, semua perguruan karate di Wakatobi harus dilibatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa legitimasi sebuah kepengurusan tidak hanya ditentukan dari hasil akhir musyawarah, tetapi juga dari proses yang berjalan sesuai aturan organisasi dan prinsip demokrasi.
Menurutnya, apabila proses muscab tidak dijalankan secara adil dan transparan, maka hasil yang lahir dari forum tersebut berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan di internal FORKI Wakatobi.
Polemik tersebut kini memunculkan keresahan di kalangan pelatih dan praktisi karate di Wakatobi. Sejumlah pihak menilai kondisi ini menjadi alarm serius terhadap tata kelola organisasi olahraga di daerah, khususnya dalam menjaga independensi dan profesionalisme organisasi cabang olahraga.
Beberapa perguruan karate juga mulai mendesak agar seluruh tahapan Muscab FORKI Wakatobi dievaluasi kembali dan dikembalikan pada mekanisme organisasi yang sah, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.
Mereka berharap proses pembinaan karate di Wakatobi tidak tercoreng oleh konflik internal organisasi yang dinilai dapat berdampak terhadap perkembangan atlet dan masa depan olahraga karate di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KONI Wakatobi maupun Pengurus FORKI Wakatobi belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan sorotan yang disampaikan sejumlah perguruan karate tersebut.
Wartawan: Haikal Lenohingide
