Ruangwarta.id, Wakatobi — Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Wakatobi menuai sorotan dari sejumlah pengurus dan praktisi karate di daerah. Proses muscab tersebut dinilai sarat persoalan administrasi dan diduga mendapat intervensi dari Pengurus Provinsi FORKI Sulawesi Tenggara.
Sorotan tersebut disampaikan salah satu praktisi karate Wakatobi, Bambang, yang menilai tahapan pelaksanaan muscab sejak awal telah menimbulkan polemik di internal organisasi.
Menurutnya, sejumlah mekanisme pelaksanaan forum organisasi dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FORKI, mulai dari distribusi undangan peserta hingga proses pemilihan Ketua Pengcab.
“Proses muscab ini banyak menyalahi aturan organisasi. Dugaan intervensi dari FORKI Provinsi juga sangat kuat,” ujarnya saat dihubungi Ruangwarta.id.
Ia juga menyoroti komposisi peserta yang hadir dalam forum muscab. Menurutnya, sejumlah peserta yang dilibatkan disebut berasal dari kalangan kohai serta orang tua kohai perguruan tertentu yang dinilai tidak memiliki kapasitas penuh dalam menentukan arah organisasi FORKI di tingkat cabang.
Kondisi tersebut dinilai memunculkan dugaan adanya mobilisasi peserta untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan Ketua Pengcab FORKI Wakatobi.
Selain itu, pelaksanaan muscab juga disebut berlangsung tanpa atribut resmi organisasi seperti bendera FORKI, bendera Merah Putih, maupun spanduk resmi kegiatan. Hal tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kesiapan pelaksanaan forum organisasi.
“Forum resmi organisasi seharusnya dilaksanakan secara tertib dan profesional karena menyangkut marwah organisasi,” katanya.
Polemik juga muncul terkait penunjukan karateker Ketua Pengcab FORKI Wakatobi. Bambang menyebut Pengprov FORKI Sultra secara sepihak menetapkan Sensei Safiudin sebagai karateker tanpa koordinasi dengan unsur pengurus cabang maupun perguruan karate di Wakatobi.
Padahal sebelumnya, pihak Pengcab FORKI Wakatobi disebut telah menyampaikan surat resmi terkait rencana pelaksanaan muscab dan memperoleh persetujuan melalui Sekretaris Umum FORKI Sultra.
Namun, keputusan penunjukan karateker tetap diterbitkan tanpa melibatkan unsur pengurus cabang dan perguruan yang aktif melakukan pembinaan karate di daerah.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai mencederai prinsip demokrasi organisasi dan memperlihatkan buruknya tata kelola dalam tubuh FORKI Sultra.
Ia juga menyoroti rangkap jabatan salah satu figur yang kini menjabat Ketua Pengcab FORKI Wakatobi dan disebut masih aktif dalam struktur FORKI di daerah lain maupun tingkat provinsi.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memperkuat dugaan dominasi kelompok tertentu dalam tubuh FORKI Sulawesi Tenggara.
Akibat polemik tersebut, dua perguruan karate di Wakatobi, yakni INKAI dan PORBIKAWA Wakatobi, disebut telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Pengprov FORKI Sultra. Namun hingga kini, surat tersebut dikabarkan belum mendapat tanggapan resmi.
Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah insan karate yang menilai organisasi olahraga seharusnya menjadi ruang pembinaan atlet dan pemersatu perguruan, bukan justru melahirkan konflik internal yang berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengurus Provinsi FORKI Sulawesi Tenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai kritik dan dugaan yang disampaikan terkait pelaksanaan Muscab FORKI Wakatobi tersebut.
Wartawan: Haikal Lenohingide
