Ruangwarta.id — Di tengah meningkatnya rivalitas global antara Amerika Serikat dan China, perang pengaruh ekonomi dunia, serta memanasnya sengketa Laut China Selatan, posisi Indonesia kini berada dalam ujian geopolitik paling kompleks dalam satu dekade terakhir.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan diplomasi di tengah dunia yang semakin terbelah ke dalam blok-blok kekuatan baru.
Di satu sisi, Indonesia terus memperkuat hubungan ekonomi dengan China yang kini menjadi salah satu mitra dagang dan investor terbesar nasional. Namun di sisi lain, Jakarta juga tetap berupaya menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam sektor pertahanan, keamanan, hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Kondisi tersebut membuat politik luar negeri bebas aktif Indonesia kembali menjadi sorotan global.
Salah satu langkah paling strategis pemerintahan Prabowo adalah keputusan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS pada 2025. Langkah tersebut dinilai memperluas posisi diplomasi Indonesia di tengah munculnya poros ekonomi alternatif di luar dominasi Barat.
BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan kini berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik baru yang dipandang sebagai penyeimbang pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya.
Namun keputusan Indonesia mendekat ke BRICS juga memunculkan pertanyaan geopolitik: sejauh mana Jakarta mampu menjaga independensi diplomasi tanpa dianggap berpihak pada blok tertentu.
Pengamat internasional menilai Presiden Prabowo tengah memainkan strategi “hedging diplomacy” atau diplomasi penyeimbang, yakni memperkuat hubungan dengan berbagai kekuatan dunia tanpa terikat penuh pada salah satu kubu geopolitik.
Langkah tersebut terlihat dari intensitas hubungan Indonesia dengan China dan Rusia, tetapi pada saat yang sama Jakarta juga tetap menjaga komunikasi strategis dengan Washington dan negara-negara Barat.
Di tengah manuver diplomasi tersebut, Laut Natuna Utara kembali menjadi titik sensitif dalam hubungan Indonesia dan China.
Polemik mencuat setelah pernyataan Prabowo mengenai kemungkinan kerja sama pengembangan bersama di wilayah yang disebut memiliki “klaim tumpang tindih” dengan China di Laut China Selatan. Pernyataan itu memicu kritik dari sejumlah pengamat karena dianggap berpotensi melemahkan posisi Indonesia terhadap klaim “nine-dash line” milik Beijing.
Selama bertahun-tahun, Indonesia secara konsisten menolak klaim historis China di Laut China Selatan dan menegaskan bahwa wilayah Natuna merupakan bagian sah dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.
Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya juga telah menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mengakui klaim “nine-dash line” China karena tidak memiliki dasar hukum internasional.
Meski demikian, pendekatan diplomasi Prabowo terhadap Beijing dinilai lebih terbuka dibanding pemerintahan sebelumnya, terutama dalam konteks kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan strategis nasional.
Situasi ini membuat Indonesia berada dalam posisi yang semakin rumit: menjaga hubungan ekonomi dengan China tanpa mengorbankan kedaulatan wilayah, sembari tetap mempertahankan kemitraan keamanan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, Indonesia kini menghadapi realitas baru bahwa politik bebas aktif bukan lagi sekadar slogan diplomasi, melainkan strategi bertahan di tengah perebutan pengaruh dunia.
Dengan posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta pengaruh besar di Asia Tenggara, Indonesia dipastikan akan terus menjadi salah satu medan penting dalam pertarungan geopolitik abad ke-21.
