KENDARI, ruangwarta.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas antarwilayah. Fokus pembangunan tidak hanya pada jalan provinsi dan jalur utama, tetapi juga menyasar jalan penghubung desa yang menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
Melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026, sektor infrastruktur ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra menegaskan bahwa konektivitas wilayah menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Kepala Bappeda Sultra menjelaskan, peningkatan akses jalan desa akan memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang selama ini terkendala kondisi infrastruktur. Banyak wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan jalan rusak, berlumpur saat musim hujan, dan sulit dilalui kendaraan angkutan barang.
“Perbaikan dan peningkatan jalan penghubung desa menjadi langkah strategis untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya dalam paparan program pembangunan daerah.
Sejumlah proyek peningkatan jalan strategis saat ini tengah berjalan di berbagai kabupaten, termasuk Konawe, Kolaka Timur, Bombana, dan wilayah kepulauan. Pemerintah provinsi juga menjalankan Program Jalan Mulus Antarwilayah (JAMA’AH) yang menargetkan peningkatan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
Selain dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan infrastruktur jalan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema pembiayaan nasional. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial, turut mempercepat pembukaan akses jalan di sejumlah desa terpencil.
Di Kabupaten Konawe, misalnya, pembangunan jalan penghubung antar desa di wilayah Routa memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Sebelumnya, akses antar desa sering terputus saat musim hujan karena kondisi jalan tanah yang berlumpur. Kini, dengan peningkatan kualitas jalan, distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian menjadi lebih lancar.
Warga setempat mengaku waktu tempuh menuju pusat kecamatan berkurang drastis dibandingkan sebelumnya. Perubahan tersebut dinilai membantu petani dan pelaku usaha kecil dalam menjual hasil produksi tanpa harus menanggung risiko kerusakan barang akibat perjalanan panjang dan medan berat.
Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, pembangunan jalan desa juga meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelajar kini lebih mudah menjangkau sekolah, sementara tenaga medis dapat menjangkau fasilitas kesehatan desa dengan waktu tempuh yang lebih singkat dan aman.
Secara geografis, Sulawesi Tenggara memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Kondisi wilayah yang berbukit, kontur tanah yang labil di beberapa titik, serta curah hujan tinggi menuntut perencanaan teknis yang matang. Pemerintah daerah memastikan setiap proyek jalan melalui kajian teknis untuk menjamin daya tahan konstruksi dalam jangka panjang.
Dinas teknis terkait juga menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan proyek dilakukan secara ketat untuk menjaga kualitas pekerjaan sesuai standar. Transparansi anggaran dan proses lelang terbuka menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pembangunan.
Pemerintah provinsi menargetkan sejumlah ruas prioritas dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Target tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pemerataan akses dan penguatan wilayah perdesaan sebagai pusat pertumbuhan baru.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga merancang integrasi antara infrastruktur jalan dengan pengembangan kawasan ekonomi desa, termasuk penguatan UMKM dan akses digital. Dengan konektivitas yang semakin baik, desa diharapkan mampu berkembang menjadi simpul ekonomi produktif yang terhubung langsung dengan pusat distribusi regional.
Pemprov Sultra optimistis percepatan pembangunan jalan penghubung desa akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Akses transportasi yang memadai diyakini menjadi kunci mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan komitmen pembangunan berkelanjutan hingga 2026, pemerintah berharap tidak ada lagi desa yang terisolasi akibat keterbatasan infrastruktur. Konektivitas yang semakin terbuka diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Redaksi Ruangwarta.id
