Ruangwarta.id | Kendari – Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Tenggara (FKP Sultra) menyoroti temuan kekurangan volume pekerjaan pada paket Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Kabupaten Kolaka yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 21 paket pekerjaan di lima SKPD dengan nilai mencapai Rp382.734.573,06. Dari jumlah tersebut baru dilakukan pemulihan atau pengembalian sebesar Rp30.107.821,85, sehingga masih terdapat sisa potensi kerugian sebesar Rp352.626.751,21 yang belum ditindaklanjuti.
Dari rekapitulasi tersebut, kekurangan volume terbesar berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka dengan 17 paket pekerjaan dan nilai kekurangan volume mencapai Rp359.361.459,89. Namun hingga saat ini baru dilakukan penyetoran sebesar Rp8.874.639,42, sehingga masih tersisa Rp350.486.820,47 yang belum dipulihkan.
FKP Sultra menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan kualitas pembangunan infrastruktur yang dinikmati masyarakat.
Koordinator Lapangan FKP Sultra, Bayu Pratama, menegaskan bahwa pihaknya meminta Kepala Dinas PUPR Kolaka untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
“Temuan kekurangan volume pekerjaan ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Kolaka. Kami meminta Kepala Dinas PUPR Kolaka untuk memberikan klarifikasi secara transparan terkait 17 paket pekerjaan yang menjadi temuan tersebut,” ujar Bayu Pratama.
Bayu juga menegaskan bahwa kekurangan volume pekerjaan berpotensi merugikan keuangan daerah jika tidak segera ditindaklanjuti secara tuntas.
“Jika pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang dibayarkan, maka ini berpotensi merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami mendesak agar sisa temuan yang belum dikembalikan segera diselesaikan dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Kolaka,” tegasnya.
Bayu juga menegaskan bahwa kekurangan volume pekerjaan berpotensi merugikan keuangan daerah jika tidak segera ditindaklanjuti secara tuntas.
“Jika pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang dibayarkan, maka ini berpotensi merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami mendesak agar sisa temuan yang belum dikembalikan segera diselesaikan dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Kolaka,” tegasnya.
Redaksi Ruangwarta.id
